SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kembali dipercaya pemerintah pusat sebagai lokasi proyek percontohan untuk menguji skema baru penyaluran bantuan sosial.

Uji coba penyaluran bantuan sosial dengan sistem government to person tersebut dilaksanakan secara resmi di Kecamatan Glagah pada Rabu (18/11/2026).

Skema baru itu diterapkan guna menyederhanakan proses distribusi dana tunai agar lebih cepat dan efisien bagi masyarakat penerima manfaat.

Baca juga: Pemkab Banyuwangi Gandeng BIN, 300 Petugas Perbarui Data Kemiskinan

Sederhanakan Proses Penyaluran Bansos

Koordinator Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Dewan Ekonomi Nasional Rahmat Danu Andika menjelaskan bahwa sistem lama memiliki banyak kelemahan.

Setiap program bantuan sosial biasanya mengharuskan pembukaan rekening kolektif baru yang memakan waktu hingga tiga bulan lamanya.

Melalui skema baru itu, masyarakat diberikan keleluasaan untuk menominasikan sendiri nomor rekening pribadi yang sudah mereka miliki.

"Dengan skema sekarang, kami sedang menguji coba proses masyarakat menominasikan sendiri rekening yang memang sudah dimilikinya," kata Koordinator Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Dewan Ekonomi Nasional Rahmat Danu Andika.

Libatkan Ribuan Warga Lansia


Program uji coba tersebut melibatkan sekitar 1.500 warga penerima bantuan sosial untuk periode akhir tahun di wilayah setempat.

Pemerintah memfasilitasi pendaftaran yang disertai verifikasi data serta pembiometrikan langsung di kantor kelurahan terdekat.

Langkah pemusatan di kantor kelurahan diambil karena sebagian besar penerima manfaat merupakan warga lanjut usia.

"Tapi, pendaftaran juga sebenarnya juga bisa dilakukan secara mandiri atau melalui agen perlinsos," tambah Koordinator Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Dewan Ekonomi Nasional Rahmat Danu Andika.

Baca juga: Dinsos Jatim Genjot Digitalisasi Data Bansos, 1.065 Pegawai Disiapkan Jadi Agen Perlinsos

Solusi Atasi Tantangan Bansos

Pemerintah berharap inovasi digitalisasi perlindungan sosial itu mampu memangkas berbagai kendala birokrasi di lapangan.

Pada tahap awal, opsi rekening bank diarahkan pada bank milik pemerintah sebelum diperluas ke bank swasta dan dompet digital.

"Skema ini mencoba mengatasi tantangan-tantangan dalam penyaluran bansos, mulai dari waktu tunggu yang lama, pembuatan rekening, dan berbagai tantangan lain," pungkas Koordinator Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Dewan Ekonomi Nasional Rahmat Danu Andika.

Contact to : xlf550402@gmail.com


Privacy Agreement

Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.