TRIBUNNEWSMAKER.COM - Polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan di media sosial.
Kali ini, perdebatan mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan terkait konsekuensi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap dokumen tersebut.
Melalui akun Threads pada Minggu (15/11/2026), Yusril merespons unggahan akun @aldafipurnadi yang mempertanyakan persoalan suket ijazah Gibran.
Dalam balasannya, Yusril menjelaskan bahwa pernyataan Gibran sejak awal tidak memenuhi syarat merupakan konsekuensi hukum dari putusan MA yang membatalkan dan menyatakan tidak sah suket penyetaraan ijazah tersebut.
Yusril juga menerangkan bahwa putusan MA tersebut bersifat ex tunc, yakni berlaku surut sejak tanggal surat keterangan diterbitkan.
Dengan demikian, pembatalan suket tersebut tidak hanya berlaku sejak putusan MA dijatuhkan, tetapi terhitung sejak dokumen itu diterbitkan pada Agustus 2019.
Yusril menyebut pandangan tersebut sejalan dengan pendapat para ahli hukum tata negara.
Dalam balasan yang sama, Yusril juga menanggapi pertanyaan mengenai alasan hanya Gibran yang dipersoalkan terkait persyaratan ijazah.
Pertanyaan tersebut sebelumnya disampaikan pemilik akun @aldafipurnadi melalui unggahan yang memuat sebuah grafis mengenai polemik suket ijazah Gibran.
Baca juga: Prabowo Minta Maaf ke Malaysia & Singapura soal Kabut Asap Karhutla, Sebut 71.000 Petugas Dikerahkan
Akun tersebut mempertanyakan apabila suket penyetaraan ijazah Gibran dinyatakan batal sejak awal pencalonan, mengapa persoalan tersebut hanya diarahkan kepada Gibran.
Dikutip dari YouTube Tribunnews, Senin 16 November 2026, Yusril kemudian memberikan jawaban bahwa pihak yang memiliki persoalan dengan ijazah memang hanya Gibran.
Sebelumnya, akun @aldafipurnadi juga menyampaikan pandangannya mengenai persoalan tersebut.
Ia menilai bahwa apabila pembatalan suket berlaku sejak awal, seharusnya konsekuensi hukumnya turut menjadi perhatian dalam konteks pencalonan pasangan Prabowo-Gibran.
Setelah mendapat jawaban dari Yusril, pemilik akun @aldafipurnadi kembali memberikan tanggapan.
Menurutnya, pokok persoalan yang perlu dibahas bukan sekadar siapa yang bermasalah dengan ijazah, melainkan konsekuensi konstitusional dari putusan MA yang menyatakan suket tersebut batal dan tidak sah sejak awal.
Ia juga menilai pembahasan seharusnya tidak berhenti pada kesimpulan bahwa Gibran sejak awal tidak memenuhi syarat.
Persoalan mengenai dampak putusan tersebut terhadap aspek konstitusional pencalonan hingga jabatan wakil presiden dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.
Polemik tersebut kemudian memicu beragam tanggapan dari pengguna media sosial.
Hingga Senin (16/11/2026) pagi, balasan Yusril di Threads tercatat memperoleh sekitar 1.500 tanda suka dan 628 komentar.
Perdebatan warganet terutama berkaitan dengan penafsiran putusan MA, penerapan asas ex tunc, serta konsekuensi konstitusional dari pembatalan suket penyetaraan ijazah Gibran.
Sementara itu, hingga waktu tersebut belum terdapat pernyataan resmi terbaru dari pihak Gibran maupun Istana Wakil Presiden terkait perdebatan yang berkembang di media sosial.
(Tribunnewsmaker.com/ Listusista)
Contact to : xlf550402@gmail.com
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.