TRIBUNMATARAMAN.COM, TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek memastikan tidak membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026. Sementara itu, peluang pembukaan seleksi CPNS pada 2027 masih menunggu kebijakan dan informasi resmi dari pemerintah pusat.

Kebijakan moratorium rekrutmen tersebut diambil karena porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek masih melampaui batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Trenggalek, Heri Yulianto, mengatakan hingga kini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan dan skema kepegawaian ke depan.

"Untuk tahun ini 2026 tidak ada (rekrutmen CPNS) di Pemkab. Di 2027 masih menunggu informasi dari pusat," beber Heri Yulianto kepada TRIBUNMATARAMAN.COM, Jumat (13/11/2026).

Heri menjelaskan, salah satu kendala utama pembukaan formasi CPNS baru adalah komposisi anggaran daerah.

Baca juga: Polres Trenggalek Gelar Pelatihan Barista untuk 16 Peserta, Dorong Peluang Usaha dan Lapangan Kerja

Saat ini, belanja pegawai Pemkab Trenggalek masih berada di kisaran 40 persen dari total belanja APBD.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemerintah daerah diwajibkan membatasi alokasi belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD.

Ketentuan tersebut tidak termasuk belanja pegawai untuk tunjangan guru yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

"Sampai dengan saat ini, dengan proporsi belanja pegawai yang masih di atas 30 persen, pimpinan memberikan kebijakan untuk moratorium terlebih dahulu," jelasnya.

Terkait sampai kapan moratorium rekrutmen CPNS diberlakukan, Heri mengaku belum bisa memastikan.

Namun, Pemkab Trenggalek berharap wacana pemerintah pusat untuk mengambil alih beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya tenaga pendidikan, dapat terealisasi.

Jika kebijakan tersebut diterapkan, beban belanja pegawai dalam APBD Trenggalek berpotensi berkurang sehingga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk kembali mengusulkan formasi CPNS.

"Jika wacana terealisasi, beban belanja pegawai dalam APBD Trenggalek otomatis akan menyusut sehingga membuka peluang dibukanya kembali seleksi CPNS," ulasnya.

BKPSDM Trenggalek Soroti Keadilan PPPK Menuju CPNS

Selain persoalan anggaran, Pemkab Trenggalek juga menyoroti persoalan keadilan dalam transisi PPPK menuju CPNS.

Heri menilai pembatasan usia maksimal pelamar CPNS berpotensi merugikan tenaga PPPK senior yang telah lama mengabdi dan berkontribusi bagi daerah.

Menurutnya, tenaga PPPK yang sudah memiliki pengalaman kerja panjang semestinya mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengikuti seleksi CPNS.

"Tentunya tidak adil jika PPPK yang sudah bekerja lebih lama, senior, lebih berkontribusi itu gara-gara pembatasan usia maksimal di CPNS tidak memiliki hak yang sama untuk bisa masuk atau melamar sebagai CPNS. Sampai sekarang pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknisnya belum diberikan," ujarnya.

Jumlah ASN Trenggalek Capai 9.813 Orang

Di sisi lain, Heri memaparkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Trenggalek saat ini mencapai 9.813 orang, termasuk tenaga pendidikan.

Jumlah tersebut terdiri dari 4.830 PNS dan 4.983 PPPK.

Meski memiliki ribuan ASN, kebijakan moratorium rekrutmen baru berpotensi menimbulkan persoalan kekurangan sumber daya manusia (SDM) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pasalnya, rata-rata sekitar 300 PNS di Kabupaten Trenggalek memasuki batas usia pensiun (BUP) atau purnatugas setiap tahun.

Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap keberlangsungan pelayanan publik apabila tidak diimbangi dengan pengisian kebutuhan ASN baru.

"Jika banyaknya pegawai yang purna ini tidak diimbangi dengan pengisian ASN baru, kami khawatir banyak perangkat daerah, khususnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, akan kekurangan tenaga," tutupnya.

(Madchan Jazuli/TribunMataraman.com)