TRIBUNJATENG.COM, BATANG – Persoalan ketidakjelasan batas tanah antara masyarakat dengan kawasan Perhutani maupun aset pemerintah menjadi salah satu kendala dalam proses penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Batang. 

Selain menyulitkan proses administrasi pertanahan, persoalan kewenangan antarinstansi tersebut juga berpotensi memicu sengketa hingga membebani masyarakat dengan biaya tambahan.

Persoalan ini disampaikan Kepala Desa Sentul, Abdul Rosyid, saat menyampaikan aspirasi kepada Bupati Batang M Faiz Kurniawan. 

Baca juga: Kenang Pahlawan yang Gugur di Laut, Wabup Batang Serukan Kejujuran dan Pengorbanan

Dia mengatakan, penegasan batas tanah sering kali membutuhkan kehadiran petugas yang memiliki kewenangan dari tingkat provinsi maupun instansi terkait.

Menurutnya, petugas Perhutani maupun pihak pekerjaan umum (PU) di tingkat daerah sebenarnya dapat hadir ketika diundang untuk melakukan pengecekan batas. 

Namun, mereka tidak selalu memiliki kewenangan untuk memberikan tanda tangan pengesahan.

"Kalau PU sini yang datang, itu enggak berani tanda tangan karena enggak ada kewenangan. Yang punya kewenangan itu satker dari provinsi. Sama juga di Perhutani, apabila kita mengundang Perhutani daerah itu selalu datang, tetapi enggak berani tanda tangan. Yang punya kewenangan adalah Biorren," kata Abdul Rosyid kepada Tribunjateng, Rabu (11/11/2026). 

Kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus mengundang petugas yang memiliki kewenangan lebih tinggi.

Proses itu membutuhkan biaya tambahan, termasuk untuk mendatangkan petugas yang berwenang melakukan penegasan batas di lapangan.

Abdul Rosyid mencontohkan, pada salah satu pengalaman sebelumnya, biaya yang dikeluarkan melalui notaris mencapai Rp850 ribu untuk satu bidang tanah.

"Kalau lewat notaris itu Rp850 ribu per bidang dulu," jelasnya.

Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya berpotensi muncul dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tetapi juga pada pengurusan sertifikat secara mandiri. 

Sebab, kepastian batas tanah tetap menjadi kebutuhan penting agar sertifikat yang diterbitkan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Bahkan, Abdul Rosyid mengungkapkan, Desa Sentul pernah mengalami persoalan setelah proses PTSL dilakukan tanpa melibatkan pihak yang memiliki kewenangan terkait batas kawasan Perhutani. 

Kondisi itu kemudian memunculkan gugatan terhadap bidang tanah yang dipermasalahkan.

"PTSL kemarin kan ninggal Perhutani, enggak minta tanda tangan Perhutani. Akhirnya jadi problem, digugat. Harapan saya ketika nanti ada program PTSL lagi, itu harus mengundang pihak yang berwenang," ungkapnya. 

Saat ini, bidang tanah yang teridentifikasi mengalami persoalan di Desa Sentul sementara tercatat satu bidang. 

Namun, menurut Abdul Rosyid, potensi persoalan serupa tidak menutup kemungkinan terjadi pada bidang tanah lainnya, terutama yang batasnya menjorok ke kawasan yang menjadi kewenangan instansi lain.

Dia juga menyebut persoalan tersebut bukan hanya terjadi di Desa Sentul. 

Berdasarkan pengalamannya, persoalan penegasan batas tanah juga ditemukan di sejumlah wilayah lain di Kabupaten Batang.

Dampaknya bahkan dapat muncul bertahun-tahun setelah sertifikat diterbitkan. 

Abdul Rosyid mencontohkan, pernah ada sertifikat tanah yang telah terbit sekitar 20 tahun lalu, tetapi ketika pemiliknya meninggal dunia dan tanah akan dibagi melalui proses waris, pengukuran ulang justru menemukan perbedaan batas.

Dalam pengukuran tersebut, pemilik tanah harus mengalah sekitar dua hingga tiga meter.

"Berarti kan tidak ada kepastian di situ. Saya takutnya nanti setelah beberapa tahun saya sudah enggak jadi kepala desa, kemudian digugat. Jadi enggak enak sama warga," tuturnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Batang M Faiz Kurniawan menyatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan pemerintah desa, khususnya yang berkaitan dengan penataan batas wilayah dan program perhutanan sosial.

Menurut Faiz, persoalan tersebut membutuhkan komunikasi dan koordinasi lintas pihak agar penyelesaiannya tidak berjalan sendiri-sendiri. 

Pemerintah Kabupaten Batang juga tengah mendorong adanya pertemuan tripartit yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), perwakilan masyarakat atau pemerintah desa, serta pihak pemerintah terkait.

"Beberapa aspirasi yang masuk insyaallah akan segera ditindaklanjuti, khususnya terkait program perhutanan sosial yang sebelumnya telah disampaikan kepada para kepala desa untuk pembatasan wilayah," ujar Faiz.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut saat ini sedang didiskusikan bersama Kepala BPN dan perwakilan masyarakat. Pemerintah daerah berharap komunikasi antarpihak dapat menghasilkan solusi yang memberikan kejelasan batas wilayah sekaligus mencegah munculnya persoalan pertanahan baru.

Pertemuan tiga pihak tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk menyamakan pemahaman mengenai batas kawasan, kewenangan penegasan batas, serta mekanisme penyelesaian persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.

Sebab, kepastian batas tanah bukan sekadar persoalan administrasi sertifikat. 

Lebih dari itu, kejelasan batas merupakan bagian penting dari perlindungan hak masyarakat atas tanah agar tidak terus dibayangi potensi gugatan, bahkan setelah sertifikat diterbitkan.

"Terkait perhutanan sosial, saat ini juga sedang didorong untuk mengupayakan pertemuan tripartit," tutupnya. (ito) 

Baca juga: 13 Desa di Batang Kesulitan Air Bersih, Jaringan Pipa Dinilai Tak Optimal