TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Rans Entertainment Indonesia Tbk menyampaikan penjelasan resmi menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait proyek pengadaan jasa influencer di sejumlah kementerian.

Perusahaan milik Raffi Ahmad tersebut merincikan nilai total kerja sama bersama Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mencapai Rp 14,6 miliar.

RANS menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan dan profesional, serta membantah adanya potensi konflik kepentingan meski Raffi Ahmad kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Baca juga: Disentil Netizen Gegara Proyek KKP Rp 3,6 M, Desta Nelangsa

Baca juga: Soal Duit Rp 3,6 Miliar dari KKP, Ariel NOAH Lempar Detail Anggaran Produksi ke Pihak RANS

"Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulis RANS dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

RANS juga menyebut proses pengadaan tersebut dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui platform Inaproc.id maupun e-catalogue.com.

Terkait tujuan kerja sama, RANS menjelaskan proyek bersama Kemenbud berfokus pada promosi museum-museum di Indonesia.

Melalui konten yang menarik dan interaktif, RANS berupaya meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke museum.

Sementara itu, kerja sama dengan KKP bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya laut dan industri perikanan Indonesia.

Dalam proyek tersebut, RANS menggandeng The Dudas-1 untuk mengemas konten edukasi dengan konsep perjalanan dan touring.

Beberapa lokasi yang menjadi bagian dari produksi konten tersebut di antaranya budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan serta Salt Industry Centre di Rote Ndao.

Selain itu, ada pula konten mengenai fasilitas pendukung nelayan seperti cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.

RANS sebut kerja sama bukan sekadar bayar influencer

Menanggapi besarnya nilai kerja sama yang menjadi perhatian publik, RANS menjelaskan bahwa angka tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi publikasi konten di media sosial.

Perusahaan menyebut perhitungan biaya mengacu pada commercial rate card yang biasa digunakan RANS untuk melayani klien lainnya.

Termasuk mulai dari ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan hingga tingkat kompleksitas produksi.

"Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air serta berbagai aktivitas promosi lainnya," jelas RANS.

RANS juga membeberkan hasil dari empat campaign tersebut.

Selama periode pelaksanaan, keempat campaign menghasilkan lebih dari 150 output atau materi pekerjaan.

Rinciannya, lebih dari 120 output berasal dari tiga campaign bersama KKP. Sementara lebih dari 25 output lainnya merupakan bagian dari campaign promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.

Tak hanya itu, RANS mengklaim seluruh campaign tersebut telah menghasilkan lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di berbagai kanal digital.

"Ketika seluruh kewajiban RANS diserahkan kepada klien, seluruh campaign tersebut telah mencatat lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di kanal digital," tulis perusahaan.

Menurut RANS, capaian tersebut menjadi gambaran hasil distribusi konten yang diproduksi selama kerja sama berlangsung.

RANS bantah ada konflik kepentingan Raffi Ahmad

Selain membeberkan nilai dan hasil kerja sama, RANS turut menanggapi perhatian publik mengenai potensi konflik kepentingan yang melibatkan Raffi Ahmad.

Seperti diketahui, Raffi Ahmad merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

RANS kemudian menjelaskan bahwa perusahaan tersebut telah berdiri sejak 2018 dan menjalankan berbagai kerja sama dengan mitra swasta maupun lembaga pemerintah.

RANS juga menyinggung perkembangan anak usaha serta hak kekayaan intelektual (HAKI) yang dimiliki perusahaan, termasuk The Dudas-1.

Menurut perusahaan, The Dudas-1 sudah dibentuk sejak pertengahan 2024, sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.

RANS juga menegaskan bahwa The Dudas-1 telah memiliki rekam jejak produksi konten sebelum mendapatkan penunjukan campaign dari KKP.

"Sebagai ilustrasi, The Dudas-1 telah membuat kurang lebih 90 konten sebelum penunjukan dari KKP, jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan konten yang diproduksi oleh The Dudas-1 untuk campaign bersama dengan KKP," tulis RANS.

Perusahaan menyampaikan penjelasan tersebut untuk memberikan gambaran bahwa bisnis dan pengembangan konten RANS telah berjalan sebelum adanya kerja sama dengan kementerian terkait.

(Tribunnews.com/ Fauzi Alamsyah)