Kerja sama di bidang hak asasi manusia harus berorientasi pada manusia, bukan semata-mata pada lembaga atau program

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menggelar forum kemitraan strategis HAM 2026 di Jakarta, Selasa, untuk memperkuat kolaborasi bersama berbagai mitra internasional dan masyarakat sipil dalam mendukung pelaksanaan program-program strategis HAM 2027.

Dalam keterangan pers Humas KemenHAM, acara tersebut mempertemukan jajaran KemenHAM dengan perwakilan kedutaan besar negara sahabat, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional, lembaga kerja sama pembangunan, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga riset.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto menegaskan bahwa skema kemitraan yang dibangun bertujuan melengkapi dan mendukung pelaksanaan tanggung jawab negara dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, pemajuan HAM (P5HAM), bukan untuk memindahkan mandat negara kepada pihak luar.

“Kemitraan strategis yang ingin kami bangun adalah mendukung pelaksanaan P5HAM, bukan untuk memindahkan mandat negara kepada mitra,” ujar Mugiyanto.

Dalam forum tersebut, Mugiyanto memaparkan empat klaster program strategis untuk tahun 2027. Pertama program Desa Bedaya HAM, yakni pembangunan HAM dari tingkat akar rumput, termasuk target pembentukan 2.000 Desa Sadar HAM dalam rencana strategis.

Kedua ekosistem berbasis HAM, yakni penyusunan petunjuk teknis HAM, penilaian kepatuhan HAM, serta internalisasi undang-undang HAM baru pengganti UU Nomor 39 Tahun 1999. Ketiga, Command center HAM, penguatan layanan pengaduan (call center 150145), pengamatan situasi konflik, pembaruan sistem informasi HAM (SIHAM), dan KemenHAM Crative Lab.

Keempat bisnis dan HAM, mendorong penghormatan HAM di dunia usaha termasuk persiapan penerapan kewajiban pelaporan uji tuntas HAM (human rights due diligence) pada 2028.

Untuk menyukseskan program tersebut, KemenHAM membuka ruang kontribusi bagi para mitra dalam bentuk bantuan teknis, kajian kebijakan, pertukaran pengetahuan, pengembangan kurikulum dan pelatihan, hingga kegiatan bersama.

Kontribusi mitra dipastikan akan melengkapi alokasi APBN tanpa mengabaikan independensi masing-masing lembaga.

“Kerja sama di bidang hak asasi manusia harus berorientasi pada manusia, bukan semata-mata pada lembaga atau program,” tegas Mugiyanto.

Sebagai langkah konkret pasca-forum, para peserta diundang untuk mengisi survei minat kemitraan. Data yang terkumpul akan disusun menjadi matriks kemitraan HAM 2027 sebagai pijakan dalam pertemuan teknis lanjutan.

KemenHAM juga berkomitmen menjadikan forum kemitraan strategis ini sebagai agenda tahunan.