Pemprov Sumut terus melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi lintas sektor

Medan, Sumut (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menekan angka inflasi secara tahunan pada triwulan III 2026 dari sebesar 4,79 persen pada triwulan II 2026 menjadi 2,71 persen.


"Di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, kita menurunkan inflasi menjadi 2,71 persen," ucap Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Evan Butong Daulay di Medan, Sumatera Utara, Selasa.


Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam upaya menjaga stabilitas harga pasar dan ekonomi di daerahnya.


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) terus mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir.


Setelah menyentuh angka 4,79 persen pada Juni, inflasi turun menjadi 4,20 persen di Juli, kemudian 3,23 persen pada Agustus hingga di level 2,71 persen di akhir triwulan III atau September 2026.






"Angka ini telah kembali berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus satu persen," tuturnya.


Ia memaparkan hal ini tidak terlepas berbagai upaya pengendalian mulai dari pemantauan harga, rantai pasok, dan intervensi pasar untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.


"Pemprov Sumut terus melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi lintas sektor mulai dari gerakan pasar murah, operasi pasar, penguatan produksi pangan hingga intervensi stabilisasi harga di kabupaten/kota," ujar Evan.


Selain itu, Pemprov Sumut memantau ketersediaan beras di sejumlah daerah, termasuk Batu Bara dan Simalungun, pengawasan pasokan beras, mutu beras, dan operasi pasar daging ayam ras.


Langkah lainnya penguatan kerja sama pusat pasar grosir dengan jejaring ritel modern/sentra pangan nusantara milik Perum Bulog, pengendalian harga cabai merah hingga intervensi stabilisasi harga di Kota Medan.






"Pengendalian inflasi tak cukup hanya intervensi pasar. Kita juga harus memperkuat ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, menjaga keterjangkauan harga dan membangun komunikasi agar masyarakat mendapatkan akses kebutuhan pokok," kata Evan.


Pengamat ekonomi Universitas Battuta Medan Muhammad Asyari menyambut positif capaian pengendalian inflasi dari 4,79 persen menjadi 2,71 persen.


Namun, pihaknya mengingatkan keberhasilan pengendalian inflasi harus diikuti dengan penguatan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.


"Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih merasakan beratnya memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya.


Asyari berharap Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution terus memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2026.


"Target akhir adalah pasokan pangan aman dan berkelanjutan, harga yang stabil, distribusi lancar, dan daya beli masyarakat tetap terjaga," tuturnya.