TRIBUNPRIANGAN.COM, BANJAR – Pemerintah Kota Banjar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjar mencatat sebanyak sebanyak 429 pengaduan masyarakat selama periode Januari hingga Oktober 2026 yang dikelola dan dimonitor melalui sistem SP4N-LAPOR!.

Berdasarkan Laporan Kinerja Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR!, seluruh pengaduan yang tercatat pada periode tersebut dilaporkan telah selesai ditindaklanjuti, dengan hasil penilaian masyarakat terhadap penanganan pengaduan memperoleh rating 4,55 atau masuk dalam kategori sangat baik.

Dari total 429 pengaduan pada periode Januari hingga Oktober, sebanyak 20 pengaduan disampaikan langsung melalui SP4N-LAPOR!, sedangkan 409 pengaduan berasal dari kanal lain dan selanjutnya diinput melalui formulir manual pada sistem SP4N-LAPOR!. Pengaduan tersebut disampaikan melalui berbagai saluran, antara lain tatap muka, WhatsApp, media sosial, situs web, serta saluran komunikasi lainnya.

Kepala Diskominfo Kota Banjar, Asep Mulyana, S.E., M.M., menyampaikan bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel. Pengaduan masyarakat tidak hanya menjadi sarana penyampaian keluhan, tetapi juga menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas pelayanan.

“Pengaduan dan aspirasi masyarakat merupakan masukan penting bagi pemerintah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, setiap laporan perlu dikelola dengan baik, ditindaklanjuti oleh perangkat daerah yang berwenang, serta disampaikan kembali kepada masyarakat secara jelas,” demikian pesan yang dapat disampaikan dalam penguatan pelayanan pengaduan di Kota Banjar.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja, Diskominfo Kota Banjar secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan bersama Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah. Evaluasi tersebut mencakup kecepatan respons awal, kesesuaian jawaban dengan substansi pengaduan, kelengkapan dokumen pendukung, serta kejelasan tindak lanjut yang diberikan kepada masyarakat.

Hasil evaluasi Triwulan III juga menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan formulir manual pada aplikasi SP4N-LAPOR!. Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan fitur tersebut meningkat dari 3 perangkat daerah pada Triwulan II menjadi 20 perangkat daerah pada Triwulan III Tahun 2026. Langkah ini mendukung pencatatan pengaduan yang berasal dari berbagai kanal agar dapat terdokumentasi dan dipantau melalui sistem pengelolaan pengaduan.

Lebih dari sekadar menyelesaikan laporan, tindak lanjut pengaduan masyarakat juga menjadi salah satu bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Banjar dalam menentukan prioritas penanganan permasalahan di lapangan. Informasi, keluhan, dan aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan pelayanan, persoalan yang dihadapi warga, serta aspek pelayanan publik yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Melalui pengelolaan pengaduan yang terdokumentasi dan ditindaklanjuti dengan baik, perangkat daerah dan pengambil kebijakan diharapkan dapat memanfaatkan masukan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan langkah perbaikan, menentukan prioritas penanganan sesuai kewenangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Diskominfo Kota Banjar mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui kanal resmi SP4N-LAPOR!. Partisipasi masyarakat sangat penting agar berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat diketahui, dicatat, dan diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai ketentuan.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui situs resmi https://www.lapor.go.id/. Dalam menyampaikan laporan, masyarakat diharapkan mencantumkan informasi yang jelas, kronologi kejadian, lokasi, serta bukti pendukung apabila tersedia, sehingga laporan dapat lebih mudah dipahami dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Ke depan, Pemerintah Kota Banjar juga menyiapkan pengembangan layanan Call Center 112 sebagai salah satu upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, khususnya untuk kebutuhan komunikasi dan pelaporan yang memerlukan penanganan cepat.

Kehadiran layanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses bantuan serta memperkuat koordinasi penanganan laporan sesuai dengan kewenangan instansi terkait.

Pengembangan Call Center 112 diharapkan dapat melengkapi kanal pengaduan yang telah tersedia, termasuk SP4N-LAPOR!, sehingga masyarakat memiliki akses layanan yang semakin mudah. Implementasinya akan disesuaikan dengan kesiapan sistem, sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi yang diperlukan.

Diskominfo Kota Banjar mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan pengaduan dan aspirasi melalui kanal resmi yang tersedia. Setiap masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan prioritas penanganan dan perbaikan pelayanan publik.

Melalui penguatan pengelolaan pengaduan, partisipasi aktif masyarakat, serta pengembangan layanan secara bertahap, Pemerintah Kota Banjar berkomitmen mendorong pelayanan publik yang semakin mudah diakses, responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat

Diskominfo Kota Banjar mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan pengaduan dan aspirasi melalui kanal resmi yang tersedia. Setiap masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan prioritas penanganan dan perbaikan pelayanan publik.

Melalui penguatan pengelolaan pengaduan, partisipasi aktif masyarakat, serta pengembangan layanan secara bertahap, Pemerintah Kota Banjar berkomitmen mendorong pelayanan publik yang semakin mudah diakses, responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.