TRIBUNNEWSMAKER.COM - Dokter sekaligus kreator konten, dr. Tirta, melontarkan kritik terhadap kebijakan perpajakan di Indonesia. Ia menyoroti banyaknya jenis pajak yang harus dibayar masyarakat dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

Menurut dr. Tirta, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Mulai dari membeli kopi, berbelanja kebutuhan sehari-hari, menerima gaji, hingga membeli kendaraan dan rumah, semuanya memiliki konsekuensi perpajakan.

Ia pun menyayangkan apabila kontribusi masyarakat tersebut justru dianggap remeh ketika warga menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam pernyataannya, dr. Tirta menyinggung berbagai jenis pajak yang melekat dalam kehidupan masyarakat.

"Kita beli kopi kena PPN ya. Kita ke daerah ada pajak restoran yang ke daerah. Gaji kita kalau sudah di atas PTKP kita kena pajak ya," kata dr. Tirta dikutip dari YouTube TribunNews, Selasa, 3 November 2026.

Ia juga menyebut pajak kendaraan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga rencana pengenaan pajak terhadap aktivitas perdagangan elektronik atau e-commerce.

Menurutnya, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan selain tetap menjalankan kewajiban perpajakan tersebut ketika melakukan transaksi.

dr. Tirta Singgung Kemungkinan Rakyat Mogok Bayar Pajak

Lebih lanjut, dr. Tirta mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menghadapi situasi apabila masyarakat secara serentak menolak membayar pajak.

Ia bahkan menggambarkan skenario hipotetis ketika 150 juta orang melakukan gerakan menolak membayar pajak.

"Coba teman-teman Kementerian Keuangan kritis bentar. Kalau misalkan rakyat Gen Z dan milenial bersatu terus melakukan gerakan amit-amit ra gelem bayar pajek," ujarnya.

Ia mempertanyakan apakah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada seluruh wajib pajak tersebut secara bersamaan.

"Apakah Anda bisa SP2DK 150 juta orang sekaligus dan mendedah mereka sekaligus dan memenjarakan mereka? Enggak mungkin kan?" katanya.

Meski melontarkan ilustrasi tersebut, dr. Tirta menegaskan bahwa masyarakat Indonesia selama ini masih menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Bahkan, menurutnya, masyarakat tetap melakukan transaksi dan membeli berbagai produk meskipun harus menanggung pajak dalam setiap pembelian.

Ia menilai hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat masih memiliki kepedulian terhadap negara.

Rakyat Cinta Negara, tetapi Mengkritik Cara Pemerintah

dr. Tirta kemudian menegaskan bahwa kritik masyarakat terhadap kebijakan perpajakan tidak seharusnya diartikan sebagai bentuk ketidakcintaan terhadap Indonesia.

Ia membedakan antara kecintaan terhadap negara dengan ketidakpuasan terhadap cara pemerintah menjalankan kebijakan.

"Rakyat kita tuh masih cinta negara ini, coy. Kita tuh cinta negaranya, tapi kita mengkritik dan kurang suka sama caranya menjalankan pemerintah. That's it," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar pihak Kementerian Keuangan tidak meremehkan kontribusi masyarakat hanya karena nilai pajak yang dibayarkan seseorang dianggap kecil.

Menurut dr. Tirta, penerimaan negara tidak hanya berasal dari pajak penghasilan, tetapi juga dari berbagai transaksi konsumsi masyarakat.

Mulai dari pembelian tisu, sepatu, sepeda, kacamata, hingga kendaraan mewah, terdapat kontribusi perpajakan yang masuk ke kas negara.

"Jangan gitu Mas, jangan gitu Pak. Kita beli tisu, kita beli produk apa pun kita tuh sudah bayar PPN," ujarnya.

Ia pun menyinggung rencana pemerintah meningkatkan penerimaan APBN melalui pengenaan pajak terhadap transaksi digital.

Menurutnya, meskipun masyarakat menyampaikan protes, aktivitas belanja melalui platform digital tetap berjalan.

Minta Kemenkeu Lebih Kooperatif dengan Masyarakat

Di akhir pernyataannya, dr. Tirta kembali mengingatkan bahwa masyarakat selama ini tetap menjalankan kewajiban perpajakan meskipun memiliki berbagai keluhan.

Ia meminta Kementerian Keuangan lebih terbuka terhadap kritik dan tidak semata-mata melihat masyarakat sebagai sumber pemasukan negara.

"Even kalian plenger-plenger kayak gitu aja, kita tuh masih bayar pajak. Itu yang buat kita kesal," katanya.

Ia menegaskan bahwa ketika pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan negara, masyarakat seharusnya diperlakukan sebagai pihak yang turut berkontribusi dan perlu diajak bekerja sama.

"Kalau kalian butuh kami, kooperatiflah," pungkas dr. Tirta.

(TribunNewsmaker.com)