Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sara Masroni | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh menghasilkan tujuh kesimpulan penting dalam rapat koordinasi bersama para camat dan Asosiasi Keuchik se-Kota Banda Aceh, Jumat (30/10/2026).

Kepala DPMG Kota Banda Aceh, Ritasari Pujiastuti AP MSi menyampaikan, tujuh kesimpulan tersebut menjadi perhatian bersama untuk mendorong kemajuan gampong serta memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat gampong.

Salah satu poin yang disepakati yakni DPMG berkomitmen melaksanakan sosialisasi kepada Tuha Peut Gampong (TPG). "Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman TPG terhadap tupoksi dan perannya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan di gampong," jelas Rita.

Selain itu, DPMG akan mendampingi para keuchik untuk mengevaluasi perkembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Pendampingan ini bertujuan memastikan pengelolaan BUMG berjalan sesuai ketentuan dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi gampong serta masyarakat.

Baca juga: Saweu Sikula SDN 67 Percontohan Banda Aceh, Polisi Ingatkan Jauhi Perundungan

Dalam rapat tersebut, pengelolaan aset gampong juga menjadi perhatian. Seluruh aset wajib dikelola sesuai aturan yang berlaku, sementara keuchik bertanggung jawab menjaga aset yang berada di wilayah masing-masing.

Pendapatan Asli Gampong (PAG) juga harus diinventarisasi dengan baik dan tertib agar pengelolaannya jelas serta tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

Rapat koordinasi itu turut menyepakati perencanaan APBG THN 2027 utk pelaksanaan Program Gampong Ramadhan di setiap gampong, dimna pelaksanaan kegiatan terfokus pada satu tempat di setiap kecamatan. Sementara itu, seluruh program yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG )diharapkan benar-benar memberikan dampak serta manfaat bagi masyarakat.

Poin lainnya, DPMG berkomitmen terus mendampingi Tim Penggerak PKK dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi PKK di gampong.

"Sinergi antara pemerintah kota, kecamatan, keuchik, dan TPG diharapkan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola gampong yang lebih baik, transparan, serta berdaya guna," tutupnya.(*)