TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat memastikan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat, Nurman Susilo, mengatakan bahwa sebagai langkah strategis, Bulog membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Satgas ini, kata dia, dibentuk untuk membangun sistem pengawasan yang lebih ketat, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh wilayah operasional Bulog.

Pembentukan satgas tersebut juga merupakan respons Bulog terhadap dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Satgas Khusus ini nantinya bertugas memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah berjalan sesuai ketentuan.

"Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen Bulog dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran," ujar Nurman, Jumat (30/10/2026).

Pengawasan juga dilakukan terhadap jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat.

Bulog menekankan agar seluruh mitra mematuhi ketentuan distribusi dan harga jual, serta tidak menyalahgunakan beras yang merupakan bagian dari program pemerintah.

Melalui pengawasan dan evaluasi berjenjang, Bulog berharap potensi penyimpangan dalam rantai distribusi dapat diminimalkan.

Bulog juga menyatakan mendukung proses penegakan hukum oleh aparat berwenang serta siap memberikan informasi yang diperlukan untuk menuntaskan dugaan pelanggaran.