Liputan6.com, Jakarta - Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Simkopdes terus memperbarui data terkait Koperasi Merah Putih. Mulai dari total koperasi yang beroperasi, transaksi koperasi, hingga produk yang paling banyak terjual di koperasi tersebut. 

Mengutip data Simkopdes, Rabu (28/10/2026), tercatat total Koperasi Desa Merah Putih per hari ini mencapai 83.363. Dari total tersebut, 79.734 merupakan koperasi yang telah memiliki akun. Selain itu, 80.969 koperasi memiliki NPWP dan 61.955 koperasi memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).

Masih mengutip data yang sama, volume transaksi di Koperasi Desa Merah Putih telah mencapai 105.812 dengan nilai transaksi Rp 403,9 miliar.

Saat ini, barang yang paling banyak dibeli masyarakat di Koperasi Desa Merah Putih yaitu Beras Medium SPHP 5 Kg dengan nilai transaksi mencapai Rp 181,5 miliar. Kemudian, barang lainnya mencatatkan nilai transaksi Rp 54,8 miliar, diikuti minyak goreng sebagai produk terlaris berikutnya dengan nilai transaksi mencapai Rp 47,1 miliar.

Lebih lengkap, berikut daftar 10 produk paling banyak dibeli masyarakat di Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan nilai transaksinya:

1. Beras Medium SPHP 5 Kg: Rp 181,5 miliar (16,04 juta volume transaksi)


2. Barang Lainnya: Rp 54,8 miliar (837,9 ribu volume transaksi)


3. Minyak Goreng: Rp 47,1 miliar (3,22 juta volume transaksi)


4. MinyakKita 1 Liter: Rp 30,8 miliar (2,12 juta volume transaksi)


5. Pupuk NPK Phonska: Rp 25,6 miliar (13,71 juta volume transaksi)


6. Pupuk Urea N 46%: Rp 18,9 miliar (10,36 juta volume transaksi)


7. Gas LPG 3 Kg: Rp 15,4 miliar (957,8 ribu volume transaksi)


8. Beras: Rp 7,5 miliar (587,1 ribu volume transaksi)


9. Gula DN: Rp 1,4 miliar (88,8 ribu volume transaksi)


10. Beras SPHP: Rp 875,9 juta (66,8 ribu volume transaksi)

Danantara Jadikan Koperasi Merah Putih Pusat Distribusi Barang Subsidi

Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus mempererat sinergi antar-BUMN untuk menyokong program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah strategis ini difokuskan untuk memperluas akses warga terhadap pasokan kebutuhan pokok serta barang bersubsidi.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa KDKMP diproyeksikan menjadi pusat penyaluran utama bagi seluruh komoditas bersubsidi pemerintah.

"Visi Presiden itu sentral distribusi untuk setiap yang namanya bersubsidi itu lewat Kopdes. Artinya, data itu akan ada di Kopdes itu nanti," ujar Dony Oskaria dikutip Antara, Selasa (27/10/2026).

Melalui skema ini, jaringan koperasi di tingkat desa dan kelurahan akan berperan sebagai titik penyaluran utama kebutuhan masyarakat. Keandalan operasionalnya disokong penuh oleh ketersediaan pasokan serta armada distribusi milik BUMN.

Komitmen tersebut diwujudkan lewat kolaborasi konkret antara PT Pertamina Patra Niaga dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dalam membangun ekosistem distribusi energi dan pangan yang solid berbasis KDKMP. Berbagai pasokan penting, seperti LPG bersubsidi, MinyaKita, hingga pupuk, didorong agar tersalurkan secara konsisten sesuai kebutuhan warga lokal.

Dukungan di Lapangan

Guna memastikan penyaluran berjalan mulus, Dony telah menggelar rapat koordinasi khusus bersama jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga dan PIHC.

"Kita suplai karena dampaknya untuk masyarakat benar-benar langsung. Jadi manfaat koperasinya benar-benar nyata. Jadi sudah berjalan terus,” kata Dony.

Dukungan di lapangan sudah mulai terealisasi. Saat ini, pasokan pupuk didistribusikan dengan volume pesanan rata-rata 4 hingga 5 ton untuk tiap koperasi. Sementara itu, penyaluran LPG disesuaikan secara dinamis dengan tingkat kebutuhan tiap wilayah agar pasokan tetap aman dan mudah dijangkau warga.

Ke depan, BP BUMN dan Danantara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kolaborasi ini agar program KDKMP berjalan optimal dan berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan tak sekadar memperkuat jalur distribusi barang pokok bersubsidi, tetapi juga mendongkrak peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperluas pemerataan hasil pembangunan nasional.