TRIBUNPEKANBARU.COM -  PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau menggelar Workshop Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan Penguatan Pemahaman Disiplin Pegawai Tahun 2026 untuk memperkuat komunikasi antara manajemen dan pekerja serta meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman Tim LKS Bipartit mengenai peran dan tanggung jawabnya dalam membangun hubungan kerja yang konstruktif.

Selain itu, workshop membahas ketentuan disiplin pegawai, meliputi hak, kewajiban, larangan, dan konsekuensi pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

General Manager PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Sugeng Hidayat, menyampaikan bahwa komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang kuat menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan perusahaan.

“Manajemen dan pekerja harus terus memperkuat komunikasi, menjaga komitmen, dan menjalankan tanggung jawab secara profesional demi mendukung kinerja perusahaan,” ujar Sugeng.

Ia menjelaskan bahwa LKS Bipartit berperan sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah untuk membahas persoalan ketenagakerjaan serta merumuskan solusi bersama.

Melalui forum tersebut, aspirasi dan masukan dari kedua belah pihak diharapkan dapat dikelola secara konstruktif untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif.

Sugeng menegaskan bahwa hasil workshop perlu ditindaklanjuti agar memberikan manfaat nyata bagi perusahaan.

“Setiap hasil workshop perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan evaluasi berkala agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas komunikasi dan kinerja pegawai,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, PLN UID Riau dan Kepulauan Riau berharap terbangun kesamaan pemahaman antara manajemen dan pekerja serta tercipta budaya kerja yang profesional, saling menghargai, dan berorientasi pada kinerja.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memperkuat tata kelola sumber daya manusia dan mendukung peningkatan kinerja perusahaan guna menghadirkan pelayanan kelistrikan yang andal bagi masyarakat.