Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Sebanyak 1.277 unit Keramba Jaring Apung (KJA) atau lebih dari 5.100 petak di Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, dipastikan bakal ditertibkan secara bertahap mulai akhir tahun 2026.

Langkah tegas ini diambil untuk mengembalikan fungsi lingkungan Waduk Jatigede agar terbebas sepenuhnya dari keberadaan KJA (zero KJA) dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

Rencana penataan besar-besaran tersebut disampaikan Dansatgas Citarum Harum, Kolonel Inf Yanto Kusno Hendarto, seusai Rapat Koordinasi Penertiban KJA di Pusat Pemerintahan Sumedang, Selasa (20/10/2026).

Kolonel Inf Yanto menegaskan, aksi penertiban ini merupakan tindak lanjut perintah Pangdam III/Siliwangi sekaligus bentuk konsolidasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kodam III/Siliwangi dan Perum Jasa Tirta (PJT) II.

“Kami dari Kodam III akan menertibkan secara bertahap, 1.000 petak per tahap, dan selama tiga tahun target kita adalah menolkan KJA di Waduk Jatigede,” ujar Yanto.

Baca juga: Penertiban 1.277 Keramba Jaring Apung di Waduk Jatigede Mulai Akhir 2026

Usia Waduk dan Kualitas Air Terancam

Langkah penertiban ini mendesak dilakukan lantaran hasil pengujian menunjukkan kualitas air di Waduk Jatigede sudah berada pada level mengkhawatirkan.

Hampir seluruh parameter kualitas air melampaui ambang batas, kecuali pH dan suhu.

Jika pembiaran KJA terus berlangsung, usia fungsi Waduk Jatigede diprediksi akan menyusut drastis dari estimasi awal.

• Tanpa Penertiban: Usia waduk diperkirakan merosot tak sampai 50 tahun.
• Dengan Target Zero KJA: Usia waduk optimis bisa bertahan hingga 100 tahun demi masa depan anak cucu.

Pendekatan Humanis dan Tak Rampas Barang Warga

Meski bertindak tegas, Yanto memastikan proses penertiban di lapangan akan mengedepankan pendekatan yang humanis, adil, dan merata dengan melibatkan unsur Kepolisian, Satpol PP, hingga dinas terkait.

Masyarakat dan petani KJA diimbau untuk tidak menelan mentah-mentah kabar hoaks yang meresahkan.

“Penertiban ini bukan untuk merugikan petani atau pengusaha. Kami mengedepankan asas adil dan merata. Barang-barang yang kita tertibkan pun nantinya akan diserahkan kembali kepada masyarakat,” pungkasnya.

Korosi Mengintai Pembangkit

Keberadaan ribuan Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Jatigede ternyata menyisakan ancaman serius bagi keberlangsungan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta suplai air baku masyarakat.

Sisa pakan ikan dari KJA yang terlarut dilaporkan telah membentuk lapisan lumut/kerak di sejumlah titik vital sistem pendingin dan terowongan (tunnel) PLTA Jatigede.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Teknik Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Bendungan BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Yuyu Wahyudin, usai rakor di Sumedang, Selasa (20/10/2026).

“Ditemukan adanya lapisan sisa pakan yang terbawa aliran air dan menempel pada bagian sistem pendingin serta terowongan PLTA. Jika terus berlangsung, kondisi ini dikhawatirkan memicu korosi dan merusak fungsi pembangkit listrik,” jelas Yuyu.

Dampak Buruk Pencemaran Air Jatigede:

• Risiko Korosi Komponen: Menurunkan kinerja teknis dan fungsi vital PLTA dalam jangka panjang.
• Lonjakan Biaya Air Baku: Kualitas air yang tercemar membutuhkan biaya netralisasi yang jauh lebih mahal sebelum didistribusikan ke masyarakat.
• Potensi Kenaikan Tarif: Tingginya biaya pengolahan air baku berpotensi memicu lonjakan harga jual air baku ke warga.

Oleh karena itu, BBWS Cimanuk-Cisanggarung menilai penertiban KJA adalah solusi mutlak untuk menyelamatkan investasi triliunan rupiah dan menjaga keandalan energi listrik serta pasokan air bersih.

Bupati Dony Siapkan Latihan Kerja dan Solusi Wisata

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penertiban ribuan unit Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Jatigede.

Dony menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sumedang berkewajiban mendahulukan kepentingan publik yang lebih besar demi menyelamatkan bendungan yang dibangun dengan anggaran negara bernilai triliunan rupiah.

“Masyarakat Sumedang sudah merelakan tanah dan mata pencahariannya untuk bendungan ini. Biaya pembangunannya sangat besar. Sayang kalau bendungannya rusak akibat pencemaran,” tegas Dony usai rakor, Selasa (20/10/2026).

Meski mendukung penertiban, Pemkab Sumedang memastikan tidak akan melepaskan begitu saja warga lokal yang terdampak.

Sejumlah program alih profesi dan pemberdayaan ekonomi telah disiapkan:

• Sektor Pariwisata: Mengarahkan kawasan Jatigede sebagai pusat destinasi wisata terpadu. Pemkab telah membenahi akses jalan Lingkar Utara, Lingkar Timur, hingga jalur Cijeungjing-Tolengas.
• Kelompok Usaha Bersama (Kube): Membentuk dan memfasilitasi 20 Kube sebagai wadah wirausaha baru warga.
• Pelatihan Kerja Gratis: Membuka kesempatan beralih profesi melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai minat warga.

Mayoritas Pemilik KJA Waduk Jatigede Orang Luar Sumedang

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir membeberkan fakta mengejutkan di balik keberadaan 1.277 unit Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Jatigede.

Berdasarkan penelusuran dan pemutakhiran data di lapangan, sebagian besar pemilik maupun pemodal KJA tersebut ternyata bukan warga asli Kabupaten Sumedang.

“Dari sekitar 1.277 pemilik KJA, mayoritas pemodalnya berasal dari luar Kabupaten Sumedang. Saya sendiri sudah cek sampel ke lapangan sejak 2019 lalu,” ungkap Dony, Selasa (20/10/2026).

Dony menceritakan, fakta ini kian diperkuat setiap kali pemerintah daerah menggelar forum undangan atau sosialisasi penertiban.

“Kalau kita undang, biasanya yang datang hanya para pekerjanya saja, bukan pemilik atau pemodalnya,” tambah Politisi Partai Gerindra tersebut.

Saat ini, Pemkab Sumedang bersama pihak terkait telah merampungkan pemutakhiran data pemilik KJA. Data ini menjadi acuan utama agar proses penertiban berjalan transparan, tepat sasaran, serta meminimalisasi gesekan di lapangan. (*)