POSBELITUNG.CO, BANGKA - Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

Dari total 393 KDMP yang direncanakan untuk Bangka Belitung, baru sebanyak 221 KDMP telah selesai dibangun 100 persen. Jika dipersentase, pencapaiannya baru 56,23 persen. 

Artinya, hingga dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming, masih ada kekurangan 172 KDMP untuk daerah kepulauan ini.

Tidak hanya itu, dari 221 KDMP yang dilaporkan selesai pembangunan 100 persen, baru 167 KDMP yang masuk dalam daftar koperasi yang siap menjalani verifikasi validasi (verval).

"Perkembangan KDKMP di Babel total di Babel 393, dari 393 ini sudah 100 persen pembangunan hampir 221 koperasi. Setelah pambangunan ini selesai, kita melangkah ke tahap verval. Verifikasi validasi, di sini untuk kondisi Babel total yang sudah wajib verval diusulkan oleh PT Agrinas untuk Babel ada kurang lebih 167 koperasi merah putih. Yang sudah siap di verval," kata Arie Primajaya, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Posbelitung.co, Senin (19/10/2026).

Dari 167 koperasi yang masuk dalam tahapan verifikasi dan validasi, sebanyak 90 koperasi telah menjalani pemeriksaan.

Sementara itu, 77 koperasi lainnya masih menunggu giliran untuk diverifikasi.

Namun, koperasi yang telah diperiksa pun belum seluruhnya menyelesaikan proses administrasi.

Tahapan tersebut menjadi salah satu penentu kesiapan operasional koperasi. 

Pemeriksaan tidak hanya menyangkut keberadaan bangunan, tetapi juga kondisi fisik serta kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha.

Hasil verifikasi nantinya menentukan apakah koperasi dinyatakan layak digunakan atau masih memerlukan perbaikan.

"Jika ditemukan kekurangan, PT Agrinas diminta melakukan perbaikan terlebih dahulu diperbaiki jangka waktu tiga bulan. Kalau sudah diperbaiki dan sarana prasarana terpenuhi semua," katanya.

Pemerintah menargetkan proses verifikasi terhadap 167 koperasi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan.

Meski demikian, penyelesaian verval menjadi tahap awal sebelum koperasi benar-benar beroperasi.

"Diupayakan secepat mungkin menyelesaikan verval 167 koperasi, dalam waktu kurang dari bulan ini," katanya.

194 Manajer Sudah Siap Kelola KDMP di Babel

Di tengah proses penyelesaian administrasi dan pemeriksaan bangunan, pemerintah telah menyiapkan sumber daya manusia untuk mengelola koperasi.

Sebanyak 194 manajer disiapkan untuk mengisi posisi pengelola KDMP di Babel.

Dari jumlah tersebut, 119 orang berasal dari Babel, sedangkan 75 lainnya berasal dari luar daerah.

Jumlah manajer tersebut disiapkan untuk mendukung keberadaan 393 koperasi yang menjadi sasaran program di provinsi ini.

"194 orang manajer kopdes. Dari total Kopdes Merah Putih 393 koperasi. 119 berasal dari Babel, 75 manajer dari luar Babel," kata Arie.

Dia mengatakan sebagian manajer telah ditempatkan sesuai surat keputusan (SK) penugasan masing-masing.

Mereka juga telah berkoordinasi dengan pengurus koperasi di wilayah penempatan.

"Manajer khusus wilayah Babel sebagian besar sudah di sebar sesuai SK penempatan mereka. Mereka sudah berkoordinasi dengan para pengurus Koperasi Desa Merah Putih setempat," katanya.

Akan tetapi, penempatan manajer belum diikuti dengan dimulainya kegiatan operasional koperasi.

"Saat ini sebagain manajer sudah disebar ke koperasi merah putih. Belum ada yang berjalan," katanya.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesiapan sumber daya manusia belum menjadi jaminan koperasi dapat langsung menjalankan usaha.

Bangunan, sarana dan prasarana, hasil verifikasi, serta kesiapan operasional masih menjadi bagian dari tahapan yang harus diselesaikan.

Sementara itu, terkait besaran gaji para manajer, Arie mengaku belum mengetahui mekanisme pengupahan yang diterapkan.

"Kalau untuk mekanisme pengkajian di dinas koperasi belum mengetahui hal itu," ujarnya.

10.070 KDMP Telah Beroperasi di Indonesia

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyebut sebanyak 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah beroperasi di seluruh Indonesia hingga 15 Oktober 2026 dalam 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Kurnia Ramadhana mengatakan keberadaan koperasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi desa, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok hingga penyerapan dan pemasaran hasil pertanian masyarakat.

"KDKMP dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang dapat memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses pasar bagi petani serta pelaku usaha lokal," ujar Kurnia dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dengan memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses pasar bagi petani serta pelaku usaha lokal, kata Kurnia, koperasi diharapkan membantu menjaga ketersediaan barang, memperkuat posisi tawar produsen, dan membuat perputaran ekonomi lebih banyak dirasakan masyarakat desa.

Berdasarkan dashboard Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) per 16 Oktober 2026, jumlah transaksi KDKMP sepanjang 2026 tercatat mencapai 85.427 transaksi dengan nilai total Rp208,64 miliar.

Beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kemasan 5 kilogram menjadi produk dengan nilai transaksi tertinggi, yakni Rp92,98 miliar. 

Posisi berikutnya ditempati minyak goreng dengan nilai transaksi Rp47,07 miliar.

Melalui aktivitas perdagangan tersebut, koperasi diharapkan membantu menjaga ketersediaan barang, memperkuat posisi tawar produsen, serta meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat desa.

Dari sisi pembangunan infrastruktur, data Simkopdes per 16 Oktober 2026 mencatat sebanyak 28.402 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan gedung dan gerai melalui Agrinas Pangan Nusantara.

Pembangunan tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp3 miliar per koperasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.070 KDKMP menjadi sasaran pemantauan pemerintah untuk memastikan kesiapan operasional, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha.

Pemerintah mendorong koperasi desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyediaan kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi saluran pemasaran hasil pertanian dan produk usaha masyarakat setempat.

Dengan demikian, rantai distribusi diharapkan menjadi lebih pendek dan akses pasar bagi produsen lokal semakin luas. (riu/ant)