TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pemerintah terlalu percaya diri menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen di 2027.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Analisis Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani membandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disusun pemerintah dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI yang disusun lembaga-lembaga dunia dan institusi domestik, termasuk versi Kadin maupun Bank Indonesia (BI).  

Menurut dia, nilai tukar rupiah terhadap dolar juga masih menjadi fokus yang harus diperbaiki untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan paparannya, Kadin Indonesia menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2027 di angka konservatif 4,86 persen hingga 5,17 persen. 

Proyeksi ini sejalan dengan proyeksi lembaga internasional seperti IMF yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI sebesar 5,1 persen, World Bank di level 5,2 persen dan Bank Indonesia di rentang 5,1 persen hingga 5,9 persen.

Sementara hanya pemerintah yang terlalu optimistis memasang target 6 persen.

"Nah kita lihat di sini kita buat, kita bandingkan juga dengan beberapa ya, ada IMF, ada World Bank. Memang rata-rata masih 5 persen, enggak ada yang bikin 6 (persen) kecuali pemerintah," ungkap Aviliani dalam diskusi publik bertajuk Outlook Ekonomi 2027 di Kantor Katadata, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

 

Dia bisa memaklumi sikap pemerintah yang menetapkan target tinggi dalam rancangan makro ekonomi sebagai dorongan moral kebijakan meski realitas di lapangan menunjukkan ruang gerak yang terbatas.

"Pemerintah di sini 6 (persen) ya, karena memang pemerintah kan harus ya, pemerintah harus harus harus optimistis dong ya," ucapnya.

Meski demikian, dia memberikan syarat yang harus dipenuhi jika pemerintah optimistis mengejar angka tersebut.

Impian itu bisa tercapai apabila investasi dari BPI Danantara ke proyek hilirisasi terealisasi dengan cepat dan mutlak melibatkan sektor swasta sebagai motor pertumbuhan. Selain itu, pemulihan konsumsi masyarakat kelas menengah juga menjadi syarat yang tidak bisa diabaikan.

"Maka yang harus kita lakukan bagaimana kita menyelamatkan usaha kita itu jadi penting, gitu ya. Jadi jangan nunggu-nunggu, gitu," ucap dia.

Aviliani mengingatkan, APBN hanya instrumen katalisator dan mesin utama pencetak pertumbuhan ekonomi secara masif tetap berada di tangan sektor riil. 

Dia menyoroti pentingnya menjaga persepsi dan ruang bagi swasta untuk terus berdaya di tengah kemunculan berbagai lembaga baru pemerintah.

"Padahal kalau kita lihat, kontribusi daripada swasta itu walaupun sudah diambil Danantara masih tetap 80 persen. Jadi artinya apa? Kalau mau tumbuh 8 persen, pemerintah tidak membedayakan swasta, itu salah besar," tukas dia.

3 Jurus Pemerintah 

Pemerintah memasang target ambisius untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga menyentuh angka 6 persen pada tahun 2027 mendatang. 

Untuk merealisasikan target tersebut, Kementerian Keuangan menyatakan perlu pendekatan konvensional atau cara-cara biasa tak lagi cukup untuk diterapkan. 

Direktur Strategi APBN Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu RI, Wahyu Utomo, mengungkapkan, pemerintah telah meracik tiga strategi utama, yakni pendekatan pragmatis, transformatif, dan diplomatis. 

Strategi komprehensif tersebut menurut dia, harus dijalankan agar Indonesia tidak terjebak pada angka pertumbuhan yang stagnan.

"Kita ingin tahun 2027 pertumbuhan tinggi, 6 persen. Di mana dong caranya, kan gitu? Defisitnya kecil tapi kok pertumbuhannya tinggi? Nah, ini kita menggunakan tiga pendekatan. Jadi untuk tumbuh tinggi tidak bisa dengan cara-cara biasa. Kalau dengan cara biasa, paling levelnya 5 persen," ujar Wahyu Utomo saat menghadiri acara Outlook Ekonomi 2027 di Kantor Katadata, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Wahyu menjelaskan, strategi pragmatis berfokus pada intervensi langsung di titik-titik strategis perekonomian yang memiliki kontribusi terkuat terhadap pertumbuhan. 

Dari sisi pengeluaran, pemerintah akan mengarahkan belanja negara agar terkoneksi langsung dengan konsumsi rumah tangga yang mendominasi sebesar 54 persen, serta investasi di angka 29 persen.

Dari sisi produksi, insentif pajak atau belanja perpajakan tax expenditure akan difokuskan secara presisi pada sektor manufaktur yang menopang 19 persen pertumbuhan, ditambah sektor perdagangan dan pertanian. 

Sementara secara spasial, akselerasi alokasi anggaran kementerian atau lembaga dan APBD di daerah akan digenjot, terutama di Pulau Jawa yang saat ini menyumbang 57 persen perekonomian nasional. 

"Itu fokusnya di sektor-sektor yang manufaktur, perdagangan, termasuk yang terkait dengan pertanian. Harapannya bisa juga dorong pertumbuhan," kata dia.

Baca juga: Kadin: Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Hanya Dinikmati Kelompok Masyarakat Atas

Memasuki strategi kedua yakni transformatif, Kemenkeu menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi. 

Wahyu menegaskan bahwa instrumen fiskal tidak bisa dibiarkan bekerja sendirian, melainkan harus dikolaborasikan dengan sektor moneter, sektor keuangan, hingga kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

"Danantara itu kita anggap sebagai two arms of the state, dua tangan negara yang digunakan untuk menjadi sumber pertumbuhan. Kemudian kita juga akan merubah mindset, tidak mungkin suatu saat kita hanya mengandalkan konsumsi," kata dia.

Strategi ketiga adalah pendekatan diplomatis yang bertujuan memperluas akses penetrasi pasar ke kancah global.  Perekonomian saat ini tidak lagi sekadar berbasis teritorial, melainkan ekonomi lintas batas cross-border economy. 

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Melejit, Emil Dardak Ungkap Kerja Keras di Lapangan 

Melalui diplomasi ekonomi, pemerintah akan mengakselerasi masuknya investasi asing, memperluas cakupan perdagangan untuk mendongkrak ekspor, hingga membuka peluang penempatan tenaga kerja di luar negeri. 

"Investasi bisa diakselerasi, perdagangan juga diperluas sehingga ekspor kita meningkat, tenaga kerja memberi peluang untuk kerja di luar negeri," ucap dia.

Namun, Wahyu mengingatkan bahwa ketiga strategi transformasi ekonomi tersebut mutlak membutuhkan faktor pendukung.  Faktor tersebut meliputi iklim investasi yang kondusif, APBN yang sehat, birokrasi yang suportif, dan komitmen penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi.

Guna menopang seluruh visi tersebut, postur arsitektur APBN 2027 dirancang agar bersifat ekspansif namun tetap kolaboratif, terarah, dan terukur.