TRIBUNTRENDS.COM - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung buka suara mengenai isu viral terkait ribuan bangunan koperasi yang disebut-sebut berada di lokasi tidak wajar, mulai dari hutan, kuburan hingga tengah laut.

Rocky menilai informasi tersebut telah mengalami distorsi secara masif di media sosial.

Menurut dia, narasi yang beredar tidak terlepas dari peran algoritma dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang kemudian membuat informasi keliru terus dikutip dan akhirnya membentuk persepsi publik. Hal itu disampaikan Rocky dalam acara serah terima jabatan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Rocky Sebut Informasi Terdistorsi Masif

Rocky mengatakan informasi mengenai koperasi yang berada di lokasi tidak wajar pada awalnya merupakan informasi yang jumlahnya terbatas. Namun, informasi tersebut kemudian dikutip berulang kali hingga angka yang muncul di tengah masyarakat seolah menunjukkan terdapat ribuan koperasi bermasalah.

Ia menyebut proses tersebut sebagai distorsi informasi yang diperkuat oleh algoritma.

"Kan itu fakta yang dibuat oleh AI yang kemudian dikutip 8.300 kali lalu orang anggap ada 8.375 kali. Masuk di situ," ungkap Rocky Gerung.

Menurut Rocky, pengulangan informasi tersebut pada akhirnya membuat masyarakat menerima angka yang beredar sebagai sebuah fakta.

Baca juga: Bela MBG dan KDMP, Rocky Gerung Tegaskan Program Tak Bisa Disetop: Presiden Gak Ada yang Dikerjain

Faktanya Hanya Tujuh Koperasi

Rocky kemudian membandingkan persepsi yang berkembang di masyarakat dengan kondisi faktual.

Ia menegaskan jumlah koperasi yang benar-benar mengalami anomali lokasi tidak mencapai ribuan seperti narasi yang ramai diperbincangkan. Menurutnya, berdasarkan fakta yang ada, hanya terdapat tujuh koperasi yang mengalami salah lokasi.

"Persepsi udah terbentuk bahwa koperasi itu salah tempat. Padahal cuman tujuh yang salah tempat. Nah, bagian ini enggak mungkin kita bantah dengan data cuman tujuh. Tidak, udah terbentuk persepsi di situ," jelasnya.

Rocky menilai persoalan tersebut menunjukkan bahwa data dan fakta tidak selalu cukup untuk mengubah persepsi publik yang sudah telanjur terbentuk.

Rocky Minta Bakom RI Gunakan Logika

Rocky mengatakan pemerintah menghadapi tantangan besar ketika harus meluruskan informasi yang telah menyebar luas di media sosial.

Menurut dia, ketika sebuah informasi telah berulang kali muncul dan dikonsumsi masyarakat, persepsi yang terbentuk menjadi lebih sulit dikoreksi. Karena itu, Rocky mengarahkan jajaran Bakom RI agar tidak hanya mengandalkan penyampaian data ketika menghadapi informasi yang terdistorsi.

Ia mendorong penggunaan strategi komunikasi berbasis logika atau counter logics.

"Jadi, kita ingin ada satu komunikasi yang betul-betul attacking the data by putting logics first. Ini buat netizen yang terdidik," tegas Rocky.

Strategi tersebut, menurut Rocky, diperlukan untuk menghadapi kelompok masyarakat yang kritis dan terbiasa menguji informasi dengan data maupun argumentasi.

Rocky: Jangan Tegang Hadapi Masyarakat yang Menutup Diri

Sementara itu, Rocky mengatakan pemerintah tidak perlu terlalu tegang menghadapi kelompok masyarakat yang sudah menutup diri terhadap penjelasan pemerintah. Ia menyarankan agar pemerintah merespons kelompok tersebut dengan lebih santai.

"Apalagi kalau kita ngeyel sedikit ya. Yang R juta itu yang ada di kuburan, yang ada di laut, yang ada di hutan itu sebetulnya koperasi bayangan dibuat oleh kabinet bayangan. Koperasi bayang-bayang. Kan enak bercandanya begitu kan seluruhnya," ujarnya.

Rocky menilai pendekatan komunikasi pemerintah perlu dibedakan sesuai karakter masyarakat yang dihadapi. Untuk masyarakat yang kritis dan terbuka terhadap argumentasi, pemerintah perlu menghadirkan data sekaligus logika yang kuat.

Sedangkan terhadap kelompok yang sudah menutup diri, Rocky menyarankan pemerintah tidak perlu terpancing dan justru dapat merespons dengan cara yang lebih ringan.

Pernyataan Rocky tersebut muncul di tengah ramainya perbincangan mengenai dugaan keberadaan bangunan koperasi di sejumlah lokasi yang dinilai tidak lazim. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi agar informasi yang keliru tidak berkembang menjadi persepsi publik yang dianggap sebagai fakta.

(TribunTrends)