Natuna (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran menjadi tentara bayaran di luar negeri menyusul adanya warga Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang diduga terlibat dalam konflik bersenjata negara lain.
Muzani di Natuna, Rabu, mengatakan masyarakat perlu menjaga loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk dengan tidak tergiur tawaran pekerjaan sebagai tentara bayaran.
"Iming-iming atau tawaran terhadap pekerjaan, apalagi berkonotasi dengan tentara bayaran, saya rasa tidak dibenarkan," katanya.
Menurut dia, menjaga loyalitas terhadap negara tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah.
Salah satu upayanya, kata Muzani, adalah memastikan tersedianya lapangan pekerjaan yang layak sehingga masyarakat mempunyai kesempatan meningkatkan kesejahteraan tanpa tergiur tawaran pekerjaan berisiko di luar negeri.
"Di sisi lain kita juga harus menyediakan lapangan pekerjaan dan kelayakan hidup yang lebih baik supaya hal seperti itu tidak terulang," ujarnya.
Muzani mengatakan MPR akan terus mendorong kementerian dan lembaga terkait membuat berbagai program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah perbatasan seperti Kabupaten Natuna.
Menurut dia, pembangunan Natuna tidak hanya perlu dilihat dari aspek keamanan dan pertahanan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam pertemuan dengan pemerintah daerah di Kantor Bupati Natuna, Rabu , Muzani menerima sejumlah aspirasi terkait persoalan yang masih dihadapi daerah perbatasan tersebut, antara lain pelayanan kesehatan dan ketersediaan energi bersubsidi.
MPR, kata dia, akan mengawal persoalan tersebut kepada pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti.
"Persoalan yang cukup penting adalah bahwa Natuna, meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan," katanya.
Sebelumnya, muncul informasi mengenai seorang warga Natuna yang diduga berada di Rusia dan terlibat dalam konflik bersenjata.
Pemerintah Kabupaten Natuna masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan informasi mengenai aktivitas warga tersebut.