WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Sosialisasi Pendaftaran dan Pelatihan Paralegal bagi Lurah se-DKI Jakarta secara virtual melalui Zoom, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut surat Kepala Pusat Budaya dan Pembinaan Hukum BPHN terkait pendaftaran Pelatihan Peacemaker bagi para lurah sebagai upaya memperkuat kapasitas penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat.

Dalam laporannya, Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta, Zulfahmi, menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 39 lurah di DKI Jakarta yang telah mengikuti pelatihan Non Litigation Peacemaker (NLP) pada tahun 2025.

"Jumlah tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan mengingat terdapat 267 kelurahan di wilayah DKI Jakarta yang membutuhkan penguatan kapasitas mediasi dan penyelesaian konflik secara damai," ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPHN yang telah memberikan dukungan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan tersebut.

Kepala Pusat Budaya dan Pembinaan Hukum BPHN dalam sambutannya menjelaskan bahwa pelatihan paralegal dan Peacemaker Training merupakan bagian dari kolaborasi antara Kementerian Hukum dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat peran lurah sebagai juru damai di tengah masyarakat.

DKI Jakarta ditunjuk sebagai provinsi pertama yang melaksanakan program ini sehingga diharapkan dapat menjadi model percontohan yang berhasil bagi daerah lain.

Pada kesempatan tersebut, para peserta juga memperoleh penjelasan mengenai persyaratan pendaftaran serta simulasi pengisian aplikasi melalui portal plp.kemenkum.go.id.

Kegiatan yang diikuti oleh 150 peserta tersebut menghasilkan sejumlah tindak lanjut penting, antara lain kewajiban bagi lurah yang belum memiliki sertifikat NLP untuk segera mendaftar pelatihan sebelum batas waktu 24 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.

Selanjutnya, Kanwil Kemenkum DK Jakarta akan melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi kepada BPHN.

Adapun pelatihan akan dilaksanakan pada 29 Juni hingga 7 Juli 2026 secara e-learning melalui platform Kementerian Dalam Negeri, sebagai langkah strategis dalam mewujudkan lurah yang berperan aktif sebagai juru damai dan penggerak penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat.