Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DissosP3APPKB) Klaten Puspo Enggar Hastuti, menyebut isu fee pengadaan barang dan jasa tidak logis karena hingga kini pengadaan belum berjalan, Sabtu (28/3/2026).

Klarifikasi disampaikan di ruang kerja DissosP3APPKB Klaten. 

Itu ia sampai untuk menjawab kabar yang beredar kabar tentang permintaan sejumlah fee kepada salah satu kontraktor yang bakal mengerjakan pengadaan barang dan jasa di DissosP3APPKB Klaten, diduga karena adanya kebutuhan jelang Hari Raya Lebaran.

Puspo Enggar Hastuti menilai isu permintaan fee pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pasalnya, hingga saat ini proses pengadaan barang dan jasa belum dimulai.

“Sedangkan sampai saat ini, kami memang belum ada proses pengadaan karena kami kemarin di bulan Januari, Februari itu banyak hal-hal administrasi yang harus kami selesaikan," jelasnya. 

Ia menjelaskan, saat ini baru tahap perencanaan.

“Kalau kegiatan pengadaan barang dan jasa pastinya kami punya schedule ataupun anggaran kas yang itu sudah kami jadwalkan," tegasnya. 

Meski belum berjalan, rencana pengadaan sudah diumumkan.

“Sehingga mungkin pihak penyedia pun bisa melihat di situ," imbuhnya. 

Ia juga menegaskan tidak mengetahui besaran fee yang disebut dalam isu.

“Saya tidak tahu. Cuman yang berkembang saat ini, seolah ada perintah dari saya untuk meminta fee atau ijon," tegasnya. 

Pernyataan itu kemudian dilanjutkan dengan penegasan bahwa informasi tersebut tidak jelas.

“Besarnya seberapa rupiahnya saya enggak tahu.”

Menurutnya, isu yang berkembang berdampak pada suasana kerja internal.

Ia menambahkan, hingga kini belum ada pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa.

“Jadi pekerjaan ini belum ada nama yang bertanggung jawab untuk mengerjakan, tapi kalau surat penawaran yang ditujukan ke kami banyak," tegasnya. 

Puspo memastikan, seluruh proses nantinya tetap mengikuti aturan yang berlaku.

“Sedangkan kami di sini bekerja sesuai dengan regulasi, bahwa nanti pengadaan barang dan jasa akan berjalan sesuai dengan regulasi," tandasnya. (*)