TRIBUN-BALI.COM  - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyoroti beberapa kenaikan komoditas pangan termasuk Minyakita.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Popy Rufaidah mengatakan mengatakan Minyakita masuk dalam komoditas yang memiliki status harga waspada karena menjauhi Harga Eceran Tertinggi. 

“Minyak kita masuk zona status harga waspada dengan disparitas tinggi,” kata Popy dalam Rapat Pengendalian Inflasi dipantau secara daring, Rabu (6/5). 

Kenaikan ini perlu diwaspadai karena Minyakita menyangkut konsumsi harian masyarakat dan berpengaruh langsung terhadap daya beli.

Baca juga: WARGA Panik! Antrean Beli BBM di Nusa Penida Mengular, Polisi Imbau Masyarakat Tetap Tenang

Baca juga: LONGSOR Tutup Akses Jalan Alternatif Menuju Desa Bebetin, Senderan Jebol Kerugian Ditaksir Rp60 Juta

Berdasarkan catatan KSP, saat ini harga Minyakita telah mencapai Rp 15.907/liter, naik dari minggu sebelumnya yang mencapai Rp 15.880/liter. Kenaikan harga ini juga telah menjauhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp 15.700/liter. 

Untuk itu, KSP memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mempercepat distribusi ke tingkat pasar. Selain itu, dirinya juga meminta pengawasan harga dan volume di hilir diperkuat. KSP juga meminta agar distribusi dilakukan langsung oleh BUMN ke pengecer untuk memotong alur distribusi. 

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru Dwi Putra, mengakui adanya kenaikan harga minyakita di tingkat pasar.

“Kami laporkan bahwa harga rata-rata nasional per 4 Mei harga Minyakita melalui SP2KP Rp 15.915 per liter, ada kenaikan dari minggu lalu sebesar 15.900 per liter, sedikit perlu diwaspadai,” kata Nawandaru. 

Nawandaru mencatat kenaikan harga ini dipicu oleh kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia dan terkait kenaikan bahan baku plastik imbas konflik di Timur Tengah. 

Di sisi lain, realisasi wajib pasok (DMO) dari produsen juga mengalami penurunan. Kemendag mencatat realisasi DMO pada Maret berada dia atas 100.000 ton, namun realisasi DMO pada April tercatat hanya di 90.000 ton.

“Ini menjadi perhatian bahwa realisasi DMO sangat fluktuatif karena perkembangan ekspor produk turunan kelapa sawit,” ungkap Nawandaru. (kontan)