Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Industri perbankan pembiayaan rakyat syariah (BPRS) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran strategis bagi perekonomian nasional di tengah kondisi global yang tidak stabil. 

Sebagai bagian dari upaya tersebut, diselenggarakan Rapat kerja nasional (Rakernas) dan BPRS Summit 2026, menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan untuk berkumpul, berdiskusi, dan merumuskan arah kebijakan ke depan.

Ketua Panitia Penyelenggara Ivan Eroka Yuliadji, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pelaku industri. 

"Rakernas dan BPRS Summit 2026 menjadi momentum penting untuk menyatukan visi, memperkuat kolaborasi, serta mendorong inovasi demi kemajuan industri BPRS yang berkelanjutan," ujarnya, Senin (20/4/2026). 

Baca juga: Akselerasi Revitalisasi BUMD: Pemprov NTB Targetkan Konversi BPR Syariah dan Holding NTB Kapital

Mengusung semangat kolaborasi dan transformasi, acara ini tidak hanya menjadi forum koordinasi nasional melalui Rakernas, tetapi juga menjadi wadah pertukaran gagasan strategis dalam BPRS Summit.

Tren Positif BPRS

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (Himbarsi), Alfi Wijaya menyampaikan kondisi BPRS di Indonesia sangat ini menunjukkan tren positif. 

Namun demikian perlu dilakukan inovasi dalam mengantisipasi tantangan ekonomi global kedepan. 

Terlebih nasabah dari BPRS ini rata-rata pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan saat ini kondisi ekonomi di tingkat bawah mulai melemah sehingga perlu disiapkan langkah-langkah mengantisipasi kondisi yang tidak diharapkan nantinya. 

"Itu sedang kita cari model yang tepat, bagaimana BPRS bisa bergerak dengan baik," kata Alfi. 

Langkah Transformasi BPRS

Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Doddy Zulverdi menyampaikan, langkah-langkah yang bisa dilakukan BPRS menghadapi kondisi ekonomi global dan domestik yang tidak stabil dengan meningkatkan skala ekonomi, melakukan efisiensi, meningkatkan model bisnis dan meningkatkan tata kelola. 

"Sehingga kepercayaan masyarakat untuk menaruh dananya di BPRS bisa tetap terjaga dengan baik," kata Doddy. 

LPS, kata Doddy, selama ini mendukung peningkatan kapasitas bagi pengurus BPRS di seluruh Indonesia melalui berbagai pelatihan, tujuannya agar pengurus BPRS bisa mengelola bank dengan baik. 

Doddy juga mengatakan BPRS harus bertransformasi ke layanan digital dengan menguatkan teknologi informasinya, agar pelayanan kepada masyarakat bisa terus ditingkatkan. 

"Kita juga perlu memberikan literasi keuangan kepada masyarakat," kata Doddy. 

Setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan agar masyarakat atau nasabah bisa mendapatkan kepastian terhadap dana yang disimpan di BPRS, pertama tercatat, kemudian tingkat bunga sesuai dengan jaminan dan tidak terlibat kegiatan yang merugikan bank. 

Selain itu, rangkaian acara juga akan diisi dengan berbagai agenda menarik, seperti seminar, diskusi panel, networking session, serta pameran (booth) yang menampilkan inovasi produk dan layanan dari berbagai institusi pendukung industri BPRS.

(*)